Medan – Perkumpulan Aliansi Solidaritas Driver Medan (ASDM) resmi menyatakan perjuangannya untuk memperjuangkan hak-hak para pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia. Melalui aksi damai yang akan digelar hingga ke Istana Negara Jakarta, ASDM menegaskan komitmennya memperjuangkan kesejahteraan mitra pengemudi dan menuntut kehadiran negara dalam mengatur sistem transportasi daring yang berkeadilan.
Ketua ASDM, Timbul Siahaan, menyampaikan bahwa perjuangan ini merupakan wujud solidaritas dan kepedulian terhadap nasib ribuan pengemudi yang bergantung pada aplikasi transportasi daring.
> “Aksi ini kami lakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kami ingin memastikan bahwa suara para driver didengar dan hak mereka dilindungi oleh negara,” tegasnya.
Aksi Nasional Menuju Istana Negara
Aksi konvoi ASDM dijadwalkan berangkat dari Basecamp ASDM, Jalan Suluh No. 28 Medan, pada 12 November 2025 pukul 09.00 WIB. Rombongan akan melakukan perjalanan ke Istana Negara Jakarta untuk menggelar aksi damai pada 20 November 2025.
Sekitar 200 pengemudi ojol akan ikut serta dalam konvoi tersebut, lengkap dengan mobil komando, sepeda motor, spanduk, dan atribut perjuangan yang mencerminkan semangat persatuan para pengemudi.
Tiga Tuntutan Utama
ASDM menegaskan tiga poin tuntutan yang akan dibawa dalam aksi nasional ini:
1. Menghapus program dan kebijakan aplikator yang merugikan pengemudi ojol.
2. Mendorong pemerintah membentuk regulasi hukum yang jelas untuk transportasi roda dua berbasis aplikasi.
3. Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif dan kebijakan ojol sesuai kondisi wilayah.
Menurut ASDM, kebijakan sepihak dari perusahaan aplikator selama ini kerap menimbulkan ketidakadilan, mulai dari penurunan tarif hingga sistem potongan pendapatan yang tidak transparan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan pendapatan dan kesejahteraan pengemudi.
Dukungan dan Harapan
Gerakan ini mendapatkan dukungan dari Forum Diskusi Transportasi Online Indonesia (FDTOI), yang menaungi perwakilan pengemudi dari 13 daerah besar di Indonesia. FDTOI menilai langkah ASDM sebagai bentuk nyata perjuangan akar rumput dalam menuntut regulasi yang berpihak kepada pengemudi, bukan hanya kepada perusahaan aplikator.
ASDM berharap aksi ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan transportasi daring dan menghadirkan perlindungan hukum yang pasti bagi para pengemudi.
> “Kami bukan menolak kemajuan teknologi, tetapi menuntut keadilan dan kepastian bagi para pekerja lapangan yang menjadi tulang punggung layanan transportasi daring,” pungkas Timbul Siahaan.
