masukkan script iklan disini
 |
| Ketua DPD LSM SEPAK SUMUT |
Menanggapi laporan dugaan pemotongan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Sosial (Kesra) di Lingkungan I, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah LSM Sentral Pantau Keadilan (SEPAK) Provinsi Sumatera Utara, Rinaldi, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pelaporan yang telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat LSM TERKAMS ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Rinaldi menilai, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya sah dan konstitusional dalam memastikan setiap bantuan sosial yang bersumber dari anggaran publik benar-benar sampai kepada masyarakat secara utuh dan tanpa penyimpangan.
“Kami mendukung penuh pelaporan ini sebagai bentuk kontrol sosial yang sah. Setiap rupiah bantuan sosial adalah hak masyarakat penerima manfaat dan tidak boleh berkurang tanpa dasar yang jelas dan sah secara hukum,” tegas Rinaldi, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, dugaan selisih sebesar Rp400.000 per penerima merupakan persoalan serius yang tidak dapat dianggap sepele, karena menyangkut integritas program bantuan pemerintah dan perlindungan hak warga negara.
Ia menegaskan, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk menelusuri alur distribusi, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan dokumen, hingga mekanisme pencairan dana di lapangan.
“Kami meminta aparat kepolisian mengusut persoalan ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jika ditemukan adanya unsur penyimpangan, maka pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, Rinaldi juga menekankan pentingnya evaluasi sistem penyaluran bantuan sosial agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Ia menilai transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan kunci utama dalam menjaga akuntabilitas program bantuan.
LSM SEPAK, lanjutnya, menyatakan kesiapan untuk turut mengawal proses ini sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam memperjuangkan keadilan dan memastikan hak masyarakat terlindungi.
“Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Negara tidak boleh kalah dalam melindungi hak rakyatnya, dan setiap dugaan penyimpangan terhadap bantuan sosial harus diungkap secara terang dan tuntas,” kata Rinaldi.
