masukkan script iklan disini
Jakarta,lenteranews.info -
Kementerian Sosial RI (Kemensos) mengirimkan bantuan untuk ribuan korban banjir dan longsor di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Adapun bantuan logistik yang akan didistribusikan, yakni selimut sebanyak 400 lembar, tenda gulung 200 lembar, kidswear 200 paket, sandang dewasa 100 paket, dan sandang anak 70 paket.
Kemudian, Kemensos juga menyalurkan family kit 300 paket, makanan serta lauk siap saji masing-masing 300 paket, dan beras 1.000 kg atau 1 ton. Total nilai bantuan bantuan ini mencapai Rp 382.198.697.
Berdasarkan data yang dihimpun, banjir dan longsor di Wamena terjadi akibat tingginya curah hujan dan kurang baiknya sistem drainase pada Jumat (25/4), sehingga menyebabkan debit air Sungai Baliem meningkat hingga merendam pemukiman warga serta fasilitas umum di 22 distrik.
"Selain banjir, longsor juga terjadi di dua distrik, yaitu Distrik Asotipo dan Distrik Ibele di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan," ungkap Gus Ipul.
Sebanyak 2.524 jiwa terdampak banjir dan longsor. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka. Gus Ipul mengatakan, Dinsos Tim Siaga Bencana (Tagana) Provinsi Papua Pegunungan dan pihak-pihak terkait masih terus melakukan pendataan terhadap kerugian material dan jumlah pengungsi.
Gus Ipul menyebut hambatan yang dialami yaitu medan yang sulit, termasuk akses yang terputus di beberapa wilayah barat dan genangan luas di kawasan Sungai Baliem.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan Bupati Jayawijaya telah menerbitkan penetapan tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Kabupaten Jayawijaya terhitung mulai 25 April-8 Mei 2025. Bupati Jayawijaya juga membentuk Satgas Penanggulangan Bencana yang akan mengkoordinasikan pendataan, distribusi bantuan, dan pengelolaan dapur umum.
Hingga kini, banjir masih menggenangi pemukiman warga. Masyarakat yang terdampak pun masih mengungsi di rumah sanak saudara yang lokasinya lebih aman.
Sumber : Detiknews.com
.jpeg "Jalan Amblas dan Berlubang Warga Menuntut Keadilan ke Pihak Pemerintah Setempat Namun Belum Ada Respon")
