masukkan script iklan disini
Jakarta,lenteranews.info -
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap Sekolah Rakyat. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan mampu memberikan kemudahan rakyat miskin untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Pernyataan ini disampaikan Presiden saat Rapat Terbatas bersama para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5).
Prabowo menyebut lebih dari 200 bupati dan wali kota di seluruh Indonesia telah menyatakan komitmennya dengan menyediakan lahan seluas 5 hingga 8 hektare untuk mendirikan sekolah berasrama.
"Ini menunjukkan inisiatif ini benar-benar tumbuh dari bawah," ujarnya.
Dia menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi berbagai pihak dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat. Dalam waktu singkat, hanya sekitar enam bulan sejak kebijakan ini dirancang, Kementerian Sosial bersama kementerian terkait telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Prabowo juga menggarisbawahi bahwa proses perencanaan dilakukan dengan rinci. Lokasi pembangunan ditentukan di kantong-kantong kemiskinan, tepatnya di daerah dengan kelompok masyarakat yang berada di desil 1 dan 2 dalam DTSEN.
Tak hanya itu, Prabowo mengaku terharu menerima laporan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf apalagi saat melihat foto-foto wajah cerita calon siswa sekolah rakyat. Meski mereka masuk keluarga miskin namun tetap nampak cerita dan bersemangat.
Terakhir, dia berpesan bahwa pemerintah berkomitmen membuka minimal 100 sekolah berasrama dengan tahap pertama sebanyak 53 sekolah rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2025.
Sebagai informasi tambahan, sejak awal bergulir, Kemensos menerima 351 surat usulan pendirian Sekolah Rakyat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 295 Pemda menyampaikan proposal, dan sebanyak 287 diantaranya mengikuti Desk Pembahasan dan Klarifikasi Usulan yang diselenggarakan Kemensos pada pertengahan April lalu.
Pembangunan Sekolah Rakyat diprioritaskan berdasarkan tingkat kesiapan seperti penilaian hasil desk dan survei fisik Kementerian Pekerjaan Umum, serta tingkat kemiskinan daerah.
Sumber : Detiknews.com
