 |
| Penyerahan SK : Kiri Sukamto (Sekretaris Umum) / Kanan Ahmad Ridwan, SH (Sekretaris DPD Sumut) |
DELI SERDANG – Lembaga Swadaya Masyarakat Sentral Pantau Keadilan (LSM SEPAK) resmi mematenkan kepengurusan di tingkat wilayah Sumatera Utara. Hal ini ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan definitif oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) kepada jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sumatera Utara di Desa Tembung, Selasa (6/1).
Penyerahan SK tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPN SEPAK, Nasriadi, dengan didampingi Sekretaris Umum DPN, Sukamto. Prosesi penyerahan yang berlangsung di Sekretariat Koordinasi, Pasar V Dusun XIV Gang Salak 40, Deli Serdang ini menjadi tonggak awal legalitas penuh bagi organisasi untuk menjalankan fungsi kontrol sosial di Sumatera Utara.
Instruksi Ketum dan Sekum DPN
Ketua Umum Nasriadi menegaskan bahwa SK yang diterbitkan bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen perjuangan moral. Ia menginstruksikan seluruh jajaran pengurus agar segera bergerak nyata di tengah masyarakat.
"SK ini adalah tanggung jawab besar. Saya instruksikan pengurus DPD Sumut untuk segera 'turun gunung' dan menyatu dengan masyarakat akar rumput. Jangan eksklusif, jadilah wadah inklusif bagi setiap warga yang mencari keadilan," tegas Nasriadi.
Sekretaris Umum DPN, Sukamto, menambahkan bahwa dengan terbitnya SK ini, DPD Sumut memiliki wewenang penuh untuk melakukan pengawasan kebijakan publik dan advokasi sesuai dengan AD/ART organisasi. Ia menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam bertugas.
Kesiapan DPD Sumut
Menanggapi diterimanya SK tersebut, Ketua DPD LSM SEPAK Sumut, Rinaldi, menyatakan komitmennya untuk membawa organisasi menjadi lembaga yang kredibel.
"Kami menerima SK ini sebagai amanah untuk membela kepentingan masyarakat luas. Kami siap menjadi garda terdepan dalam memantau keadilan dan memastikan fungsi kontrol sosial berjalan efektif di wilayah ini," ujar Rinaldi.
Senada dengan itu, Sekretaris DPD Sumut, Ahmad Ridwan, SH, menegaskan bahwa aspek legalitas yang telah dikantongi akan dibarengi dengan tindakan advokasi yang terukur.
"Dengan SK resmi ini, kami memiliki legitimasi kuat untuk bersinergi dengan instansi terkait maupun melakukan kritik konstruktif. Kami akan bergerak secara profesional dan tetap berada di koridor hukum guna memberikan perlindungan serta keadilan bagi masyarakat," ungkap Ahmad Ridwan.
